Saat setelah pertemuan pengurus IPMAPA dan AMP serta beberapa anggota lainnya di Yogyakarta pada tanggal 21/07/2016. Gambar: Dok WANI Jakarta, Tabloid-WANI -- Gubernur Papua Lukas Enembe menyatakan ancaman migrasi massal mahasiswa Papua di Yogya akan menyulitkan semua pihak. Masalah itu ia kemukakan ketika bertemu Kapolri Jenderal Tito Karnavian pada Rapat Koordinasi Nasional VIII Tim Pengendalian Inflasi Daerah di Jakarta hari ini. “Tujuh ribu orang bagaimana mau dipulangkan sekaligus ke Papua? Itu jumlah yang besar, akan menimbulkan persoalan baru yang kompleks bagi bangsa,” kata Lukas, Kamis (4/8). Baca ini juga: (Info terkini: Pertemuan antara Gubernur Papua dengan Mahasiswa Papua dan Gubernur Yogyakarta) Lukas kemarin telah bertemu dan berdialog langsung dengan ratusan mahasiswa Papua di Yogya. Ia juga menemui Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta, Sri Sultan Hamengkubuwono X, untuk mencari solusi atas persoalan yang muncul akibat imbas insiden di Asrama Mahasiswa Papua Kamasan I, Jalan Kusumanegara, Yogya, 15 Juli lalu. Dalam perbincangan di Asrama Kamasan, Aliansi Mahasiswa Papua menyampaikan tiga tuntutan untuk disampaikan Gubernur Papua kepada Sri Sultan. Pertama, meminta Sultan mencabut ucapannya soal separatis dan menjamin keamanan mahasiswa Papua di Yogya dan tanah Jawa. Kedua, menuntut ormas reaksioner di Yogya meminta maaf atas pernyataan rasisnya. Ketiga, membuka ruang demokrasi seutuhnya di Yogya dan seluruh Indonesia. “Jika tuntutan tersebut tidak dipenuhi, kami mahasiswa Papua di Yogya dan seluruh tanah Jawa, serta Kalimantan, Sumatera, dan Sulawesi siap eksodus,” kata pengurus Biro Politik Aliansi Mahasiswa Papua, Roy Karoba, di Yogya. Baca juga: Warga Papua "SEPARATIS" di Seluruh Pulau Jawa Siap Pulang Warga Papua Putuskan Meninggalkan Kota Yogyakarta Mathias Wenda: Orang Papua di Tanah Jawa Pulang, Berarti Orang Jawa di Tanah Papua Juga Pulang Tiga tuntutan Aliansi Mahasiswa Papua itu membuat pening Gubernur Lukas. Dalam pertemuan Lukas dengan Sultan di Keraton Yogyakarta, Sultan kembali menegaskan tak boleh ada gerakan separatis di Yogya. Ia tak mengizinkan Yogya sebagai ibu kota Republik Indonesia di masa lalu, menjadi tempat untuk menyuarakan referendum dan kemerdekaan Papua, pun meski kebebasan berpendapat dilindungi konstitusi. Perbedaan pandangan antara Sultan dan mahasiswa Papua itu masalah serius bagi Lukas. Terlebih dengan ancaman eksodus yang berkali-kali dilontarkan. “Kalau (mahasiswa Papua) datang ke sini, kuliah, belum selesai, lalu dipulangkan ke Papua. Otomatis nanti orang-orang dari luar (Papua) bisa ikut dipulangkan (dari Papua),” ujar Lukas. Lihat ini: (Sri Sultan: Separatis tak Punya Tempat di Yogyakarta) Jika ada kesempatan, kata Lukas, ia akan melaporkan masalah ini langsung kepada Presiden Jokowi. Kepada Kapolri, Lukas meminta agar tak ada lagi orang atau mahasiswa Papua yang menjadi korban kekerasan agar persoalan tak berkembang makin rumit. “Oke Pak, tapi Pak Gubernur juga perlu kasih tahu anak-anak itu supaya jangan anarki,” kata Tito yang pernah menjabat sebagai Kapolda Papua. Dari Yogya, Roy mengatakan Kapolri mestinya datang langsung ke Yogya untuk melihat fakta lapangan siapa sesungguhnya yang bertindak anarki. “Kapolri sebagai kepala penegak hukum di Indonesia sebaiknya memberikan pernyataan yang mengayomi, bukan mendiskriminasi kami. Mestinya lihat fakta dan bukti di lapangan dulu,” ujarnya.
Sumber: http://www.tabloid-wani.com/2016/08/lukas-enembe-memulangkan-7000-mahasiswa-papua-masalah-besar.html
