KNPB SENTANI; BERHASIL GELAR RAKERWIL!

KNPB Wilayah Sentani

Badan Pengurus Wilayah Sentani Komite Nasional Papua Barat BPW- KNPB telah berhasil melaksanakan Rapat Kerja wilayah RKW selama dua hari di Sentani.

RKW dimulai pada tanggal pada tanggal 19 -20 Februari 2023 di lakukan dalam satu sorotan tema Merajut Persatuan menuju mogok sipil Nasional  ( MSN) sub tema " melalui rapat kerja wilayah kita masifkan perlawanan menuju pembebasan Nasional. Pembukaan rapat kerja wilayah RKW yang dihadiri oleh pengurus ling I, ling II dan ling III tersebut dilakukan terlebih dahulu pendidikan bersama secara strural pengurus KNPB wilayah Sentani. 

Dalam rapat turut hadir ketua umum KNPB pusat Agus Kossay jubir Nasional ones Suhuniap sekaligus pematik memandu jalannya RKW. Ketua Umum KNPB pusat Agus Kossay berikan sambutan sekaligus padagan umum tentang perjuangan nasional menuju agenda hal penentuan nasib sendiri ( self Determination). 

Agus mengatakan organisasi adalah alat, organisasi ibaratkan sama halnya dengan kendaraan motor atau mobil harus dikontrol. Jika kendaraan rusak harus diperbaiki, bencin dan oli harus diisi. Kenderaan harus dibawah oleh manusia butuh bensin jika rusak harus diperbaiki tegas Agus dalam arahan singkat. 

Ketua umum KNPB mengatakan organisasi sama dengan kendaraan harus dirawat untuk menjawab program kerja nasional dan resolusi Kongres I agenda Referendum dan untuk menjab agenda referendum kita harus mendorong resolusi Kongres II yaitu mogok sipil nasional ( MSN) 

Sementara itu ketua umum KNPB wilayah dalam sambutan pembukaan rapat kerja wilayah tersebut mengatakan, perjuangan untuk menuju agenda MSN dalam RKW ini solidkan persatuan, konsisten menjalankan program kerja akan kita sepakti. 

Karena masa depan orang papua terancam punah karena jakarta paksakan otonomi khussus jilid II dan daerah otonomi baru ( DOB) dipaksakan untuk kepentingan investasi ekonomi oligarki imperialisme. 

Semua program dipaksakan jakarta tidak menjamin hak hidup orang papua, oleh karena itu KNPB sebagai media terus berjuang untuk hak penentuan nasib sendiri bagi rakyat Papua. 

Agus Kossay menambahkan perjuangan Pembebasan Nasional diladaskan pada sejarah, sebab kita berjuang karena sejarah.

 Lebih lanjut Agus mengatakan KNPB sudah dewasa mampu bertahan sekalipun ada ancaman bertubi oleh musuh internal maupun eksternal. Dalam rapat kerja ini KNPB wilayah Sentani bisa menjaga persatuan dan menyusun program yang bisa dikerjakan sesuai dengan kebutuhan MSN. 

Rapat kerja berlangsung selama dua hari menetapkan program jaka pedek menega dan jangka panjang untuk menjab agenda hak penentuan nasib sendiri. 

Selam dua hari KNPB wilayah Sentani mengelar rapat kerja banyak program disusun berdasarkan arahan berdasarkan arahan KNPB pusat dan kebutuhan KNPB wilayah Sentani. 

Setelah membahas sejumlah program rapat kerja wilayah RKW ditutup resmi oleh ketua Umum KNPB wilayah Sentani. 

Rakyat kerja Wilayah dihadiri seluruh teras pengurus KNPB wilayah ketua umum ketua I sekretaris umum sekertaris I dan jubir sereta ketua ketua komisariat dan bidang-bidang. 

Badan Pengurus Wilayah Sentani

Komite Nasional Papua Barat (BPW-KNPB)

 Sadrack Lagowan

Jubir Nasional KNPB Sentani.

Konfrensi Ke - II DEWAN NIEUW GUINEA RAAD WILAYAH DOMBERAY [NGR-WD]

Konflik Tentang status keabsahan wilayah west Papua terus di pertentangkan dan di pertanyakan oleh bangsa Papua dan Indonesia serta masyarakat Internasional untuk konflik west Papua di selesaikan dengan cara - cara yang adail dan demokratis dalam koridor hukum Internasional di bawah pengawasan  perserikatan bangsa-bangsa dan parah pihak yang netral.

Dalam penyelesaian konflik west Papua, rakyat bangsa Papua sebagai subjek dari wilayah yang bertikai perlu bersatu dalam satu sistem politik perlawanan bangsa Papua secara Nasional untuk wujudkan pembebasan Nasional Bangsa Papua menuju Hak penentuan nasib sendiri.

Rakyat Papua memperkuat kembali badan Nasional yaitu Dewan Nieuw Guinea Raad yang merupakan alat persatuan nasional dan pembebasan nasional bangsa Papua untuk mewujudkan Hak penentuan nasib sendiri bagi rakyat Papua.

Maka, pada tanggal 14 Februari 2023 di Sorong West Papua masyarakat bribumui Papua barat telah mendorong Konferensi Nieuw Guinea Raad dengan Thema: "Merayut Kembali Dewan Nieuw Guinea Raad sebagai alat politik bangsa Papua",  dalam rangka Restrukturisasi sistem dan manajemen lembaga politik sebagai alat persatuan nasional dan pembebasan nasional bangsa Papua.

Dan Dalam Konfrensi ke II Dewan Nieuw Guinea Raad Wilayah Domberay telah di hadiri oleh pimpinan PDR Daerah Maibrad, PRD daerah Sorong Raya dan PRD Daerah Manakwari di sertai unsur pimpinan mewakili perempuan, tokoh Adat, tokoh Agama dan pimpinan gerakan perlawanan politik bangsa Papua.

Dalam Konfrensi ke II Dewan Nieuw Guinea Raad Wilayah Domberay telah memili dan sepakat secara demokrasi tentang struktur kepemimpinan lembaga wilayah Domberay yang adalah sebagai berikut. Ketua: Abel Asem, Wakil Ket. Yohanes Hilapok dan Sekretaris Umum: Nalia Yare

Demikian Konfrensi ke II Dewan Nieuw Guinea Raad Wilayah Domberay berjalan lancar dan tertib sampai delegasi dari semua daerah dan para unsur pimpinan mewakili masyarakat pribumi yang hadir dalam Konfrensi Dewan Nieuw Guinea Raad Wilayah Domberay pulang dengan baik.

Salam Pembebasan!

INDONESIA SEDANG MELAKUKAN OPERASI MILITER DI DISTRIK PARO,NDUGA.

 

Rakyat sipil di distrik Paro sedang mengungsi akibat Operasi militer Indonesia di Distrik Paro. Rakyat mengungsi dengan berjalan kaki selama 2 hari menuju ibu Kota Kabupaten Kenyam, Nduga.

Pengungsi terpaksa membawa alat masak untuk masak didalam perjalanan menuju kota.  Sudah setengah abad sejak 19 Des 1961 rakyat Papua telah menjadi sasaran Operasi Militer Indonesia dan terjadi banyak pelanggaran HAM.

Saat ini rakyat didistrik paro membutuhkan solidaritas dari berbagai kalangan, aktivis HAM, Gereja, dan berbagai lembaga yang peduli akan HAM dan Demokrasi di Papua.

Mari bersama mencari jalan keluar atas konflik politik diatas Tanah Papua dengan mendesak pemerintah Indonesia segerah membuka ruang Demokrasi seluas-luasnya dan memberikan Hak Penentuan Nasib Sendiri sebagai Solusi Demokratis bagi rakyat Papua Barat.

HENTIKAN OPERASI MILITER INDONESIA DI PORO, NDUGA.

#SaveNduga

#PapuaDaruratMiliter

Pernyataan dari Komisi Referendum Bougainville

KAMI KOMISI REFERENDUM BOUGAINVILLE dengan ini membuat pernyataan berikut mengenai pelaksanaan Referendum Bougainville 2019.

 Jumlah suara untuk Otonomi Besar: 3.043 Jumlah suara untuk Kemerdekaan: 176.928 Jumlah surat suara informal: 1.096 Kami berterima kasih kepada dua pemerintah Papua Nugini dan Daerah Otonomi Bougainville, dan masyarakat Bougainville atas partisipasi luar biasa mereka dalam proses bersejarah ini - salah satu bagian dari Perjanjian Perdamaian Bougainville.

Kami mengakui Referendum telah menjadi acara nasional, dan juga mengakui dan berterima kasih kepada orang-orang Papua Nugini. Sebagai suatu proses pemilihan yang bercita-cita untuk memenuhi standar internasional, adalah bagi para pengamat, pengamat dan media, dan juga orang-orang itu sendiri, untuk menentukan apakah pelaksanaan Referendum bersifat inklusif, dapat diakses, bebas dan adil.

Kami berterima kasih kepada pengamat khususnya, dan pengamat dari sini dan luar negeri karena membawa transparansi dan kredibilitas ke dalam proses, dan kami menantikan laporan mereka selama beberapa hari dan minggu mendatang. Namun, ketika badan independen yang diamanatkan ditunjuk untuk melakukan Referendum Bougainville, ini adalah kesimpulan kami dari apa yang kami saksikan sendiri selama proses - melalui pendaftaran, pemungutan suara dan pengawasan - adalah proses yang teratur, mengikuti hukum dan peraturan yang diberikan, dan damai. Kami menyaksikan pemungutan suara yang diinformasikan, bebas dari rasa takut dan dapat diakses. Beberapa angka juga menceritakan kisah penting:

• Daftar Referendum memiliki jumlah suara perempuan dan laki-laki yang sama
•Daftar Referendum memiliki 25 persen pemilih pertama kali
• Tingkat partisipasi pemilih, setidaknya 85 persen, tinggi jika dibandingkan dengan pengalaman pemilu demokratis internasional, dan merupakan yang tertinggi dari semua proses pemilihan di Papua Nugini
•Suara informal 1.096 rendah jika dibandingkan dengan pengalaman pemilu demokratis internasional dan pemilihan umum nasional.

 Kami mengakui manfaat dari beberapa pemilihan baru praktik pemungutan suara inklusif, termasuk:
 • Pendaftaran Bougainville di setiap provinsi di PNG
• Tampilan daftar referendum awal untuk keberatan dan pemeriksaan publik
• Pemungutan suara pos untuk mereka yang bepergian, sakit atau tidak dapat mengakses tempat pemungutan suara
 •Pemungutan suara sementara, bagi mereka yang tidak berada dalam daftar referendum di tempat pemungutan suara mereka
 • Pemilihan di luar negeri (di Kepulauan Solomon dan Australia)
 • Polling khusus di rumah sakit, untuk orang-orang penyandang cacat.

Kami berterima kasih atas sumber daya, keuangan, dan manusia, yang disediakan untuk melakukan Referendum dengan standar inklusif ini. Ini telah disediakan oleh dua pemerintah, komisi pemilihan Papua Nugini dan Bougainville, dan masyarakat internasional.

Yang terakhir telah disediakan dari Perserikatan Bangsa-Bangsa dan Australia, Jerman, Irlandia, Jepang Selandia Baru, Inggris dan Amerika Serikat. Kami berterima kasih kepada Chief Referendum Officer dan staf Sekretariat untuk kerja mereka yang tak kenal lelah. Kami juga berterima kasih kepada Petugas Pengembalian, 34 Asisten Petugas Kembali, dan ribuan pekerja sementara yang melakukan peran mereka dengan cara yang ditentukan, untuk memberikan proses yang kredibel kepada masyarakat Bougainville.

 Banyak organisasi lain juga berkontribusi pada pelaksanaan referendum yang baik. Layanan Kepolisian Bougainville, dan rekan-rekan mereka dari Misi Keamanan Regional dengan polisi dari Selandia Baru, Australia, Fiji, Vanuatu dan Kepulauan Solomon, bersama-sama dengan dukungan dari Royal PNG Constabulary, menyediakan hukum dan ketertiban yang baik, dan pengangkutan bahan-bahan suara yang aman . Kami juga berterima kasih kepada Komisi Tinggi PNG di Australia dan Kepulauan Solomon, dan mengakui penyedia layanan lokal. Akhirnya, kami berterima kasih kepada orang-orang Bougainville yang tinggal jauh di Australia, Kepulauan Solomon, di luar Bougainville di Papua Nugini, dan tentu saja di sini di Daerah Otonomi Bougainville - yang telah keluar untuk menyampaikan pendapat mereka. Kami berharap kedua pemerintah memberikan yang terbaik dalam mengedepankan hasil Referendum melalui proses konsultasi, dan ke Parlemen Nasional Papua Nugini untuk ratifikasi akhir sebagai bagian dari proses perdamaian yang sedang berlangsung.

 Pada hari Jumat 13 Desember, kami berharap dapat mengembalikan Referendum Writ kepada Gubernur Jenderal di Port Moresby.

 Ketua, Bertie Ahern
 Komisaris Patilias Gamato
Komisaris Robert Igara
 Komisaris George Manu
 Komisaris Ruby Mirinka
Komisaris Patrick Nisira
 Komisaris Dr Thomas Webster

DARURAT HAM DAN DEMOKRASI. PENGERTIAN HAM

PAPUA DARURAT HAM DAN DEMOKRASI.

               PENGERTIAN HAM

                            👇

Hak asasi manusia (disingkat HAM, bahasa Inggris: human rights, bahasa Prancis: droits de l'homme) adalah sebuah konsep hukum dan normatif yang menyatakan bahwa manusia memiliki hak yang melekat pada dirinya karena ia adalah seorang manusia. Hak asasi manusia berlaku kapanpun, di manapun, dan kepada siapapun, sehingga sifatnya universal. HAM pada prinsipnya tidak dapat dicabut. Hak asasi manusia juga tidak dapat dibagi-bagi, saling berhubungan, dan saling bergantung. Hak asasi manusia biasanya dialamatkan kepada negara, atau dalam kata lain, negaralah yang mengemban kewajiban untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi hak asasi manusia, termasuk dengan mencegah dan menindaklanjuti pelanggaran yang dilakukan oleh swasta. Dalam terminologi modern, hak asasi manusia dapat digolongkan menjadi hak sipil dan politik yang berkenaan dengan kebebasan sipil (misalnya hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, dan kebebasan berpendapat), serta hak ekonomi, sosial, dan budaya yang berkaitan dengan akses ke barang publik (seperti hak untuk memperoleh pendidikan yang layak, hak atas kesehatan, atau hak atas perumahan).

Secara konseptual, hak asasi manusia dapat dilandaskan pada keyakinan bahwa hak tersebut "dianugerahkan secara alamiah" oleh alam semesta, Tuhan, atau nalar. Sementara itu, mereka yang menolak penggunaan unsur alamiah meyakini bahwa hak asasi manusia merupakan pengejawantahan nilai-nilai yang disepakati oleh masyarakat. Ada pula yang menganggap HAM sebagai perwakilan dari klaim-klaim kaum yang tertindas, dan pada saat yang sama juga terdapat kelompok yang meragukan keberadaan HAM sama sekali dan menyatakan bahwa hak asasi manusia hanya ada karena manusia mencetuskan dan membicarakan konsep tersebut. Dari sudut pandang hukum internasional, hak asasi manusia sendiri dapat dibatasi atau dikurangi dengan syarat-syarat tertentu. Pembatasan biasanya harus ditentukan oleh hukum, memiliki tujuan yang sah, dan diperlukan dalam suatu masyarakat demokratis. Sementara itu, pengurangan hanya dapat dilakukan dalam keadaan darurat yang mengancam "kehidupan bangsa", dan pecahnya perang pun belum mencukupi syarat ini. Selama perang, hukum kemanusiaan internasional berlaku sebagai lex specialis. Walaupun begitu, sejumlah hak tetap tidak boleh dikesampingkan dalam keadaan apapun, seperti hak untuk bebas dari perbudakan maupun penyiksaan.

Masyarakat kuno tidak mengenal konsep hak asasi manusia universal seperti halnya masyarakat modern. Pelopor sebenarnya dari wacana hak asasi manusia adalah konsep hak kodrati yang dikembangkan pada Abad Pencerahan, yang kemudian memengaruhi wacana politik selama Revolusi Amerika dan Revolusi Prancis. Konsep hak asasi manusia modern muncul pada paruh kedua abad kedua puluh, terutama setelah dirumuskannya Pernyataan Umum tentang Hak-Hak Asasi Manusia (PUHAM) di Paris pada tahun 1948. Semenjak itu, hak asasi manusia telah mengalami perkembangan yang pesat dan menjadi semacam kode etik yang diterima dan ditegakkan secara global. Pelaksanaan hak asasi manusia di tingkat internasional diawasi oleh Dewan Hak Asasi Manusia PBB dan badan-badan traktat PBB seperti Komite Hak Asasi Manusia PBB dan Komite Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya, sementara di tingkat regional, hak asasi manusia ditegakkan oleh Pengadilan Hak Asasi Manusia Eropa, Pengadilan Hak Asasi Manusia Antar-Amerika, serta Pengadilan Hak Asasi Manusia dan Hak Penduduk Afrika. Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik (ICCPR) dan Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya (ICESCR) sendiri telah diratifikasi oleh hampir semua negara di dunia saat ini.

Sumber: Google.

#SNFWP

Delegasi TPNPB-OPM & KNPB Saksikan Referendum Bougainville Island

Juru bicara  Komando  Nasional Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPNPB)-Organisasi Papua Merdeka (OPM),  Sebby Sambom dalam surat tertulis yang menyebutkan sesuai jadwal yang telah disepakati oleh Pemerintah Papua Nugini dan PemerintahOotonom Bougainville.

Panitia Referendum Bougainville telah bekerja keras, yaitu melakukan pemungutan suara yang telah dilakukan di seluruh wilayah negeri Bougainville dan di seluruh wilayah di Papua Nugini.

Degelasi resmi atas nama bangsa Papua yaitu dari TPNPB-OPM dan KNPB telah menyaksikan referendum.

"Ini merupakan penghargaan dan menjunjung tinggal nilai solidaritas sesama bangsa yang telah dan sedang berjuang untuk hak politik penentuan nasib sendiri,” katanya, Minggu (8/12).

Kata Sebby, Ketua OPM Jeffrey Bomanak bersama tim delegasinya yaitu dari KNPB dan TPNPB telah menunjukan solidaritas dan kebersamaan, sesuai perjanjian kerja sama antara OPM dan TPNPB, bersama Bougainville Revolution Army (BRA).

“Hal ini menunjukan kedua bangsa memiliki ikatan kekeluargaan yang bersahabat dan harmonis. Persahabatan ini akan bertumbuh sepanjang kedua bangsa ini hidup,” ujarnya.

Sumber:

https://m.kumparan.com/bumi-papua/delegasi-opm-saksikan-referendum-bougainville-island-1sPCl5s4jWK

MOGOK SIPIL NASIONAL (MSN)

 Perjuangan Papua Merdeka ada di dalam Negeri Revolusi (Sorong_Almasuh).

Knpbnews: MOGOK SIPIL NASINONAL (MSN) adalah sebuah jalan menuju Hak Penentuan Nasib Sendiri, Jadi Rakyatlah Wajib Sadar dan Berjuang. MSN bukan tujuan, tujuan kita adalah PAPUA MERDEKA. MSN hanyalah pertunjukkan sebuah jalan, bagaimana kita bisa berupaya tiba di tujuan dan mewujutkan niat kita untuk Bebas dari segala bentuk Penjajahan Colonialisme, Kapitalisme, termasuk Rasisme dan juga Imperialisme global diatas bumi Papua Barat. Kami hanya bertekat untuk ingin BEBAS seperti bangsa-bangsa lain di dunia.

Perjuangan damai ini, di mulai dari dalam diri individu yang sadar. Kemudian menyadarkan Orang Lain yang pasif dalam realitas penindasan. Rakyat yang sadar dan terdidiklah yang mampu melihat, membaca, merasakan dan Melawan ancaman pemusnahan
[genosida] sistematis. Apa lagi Hegemoni penjajah yang sedang berjamur hari ini. Oleh Sebabnya, Hegemoni harus di lawan dengan hegemoni pula.

KNPB Sebagai Media Nasional Hanya Memediasi Apa Yang Rakyat Tuntut Hari Ini.

Kini, tidak lagi berjuang hanya teriak-teriak Merdeka, sambil urus Bisnis/proyek dalam issu Papua Merdeka. Apalagi Mempertahankan dan berjuang idealisme faksional, membangun wacana di media dan dimana-mana (propaganda/hoax), bahwa besok merdeka atau tahun depan referendum, PBB bilang begini, Amerika bilang begini, Inggris Janji begini, Luar negeri bilang begini dan begitu, bilang Orang Jawa Pulang segala, sampai membenci sesama anak bangsa - dll...  , Padahal semuanya Omong Kosong belaka. HobiNya hanya menipu rakyat dan membunuh rakyatNya.

Kita masih berjuang dan tidak kemana-mana. Dalam Perjuangan Perlawanan Rakyat ini, status kita sama. Yakni "RAKYAT PEJUANG". Tak ada yang lebih tinggi dan rendah (kelas), Yang ada hanya SIPIL, MILITER dan DIPLOMASI. Diluar dari pada itu adalah Organisasi Pendukung Papua Merdeka [Faksi].

MOGOK SIPIL NASIONAL [MSN] tidak menawarkan konsep, tetapi menawarkan praktek RevoLusi. Sebab Konsep akan lahir seketika Praktek MSN di jalankan di bawah komando rakyat itu sendiri yang di mediasi oleh  KNPB sebagai media rakyat tertindas.

Kita yakin, bahwa MSN akan mampu menabrak tembok mekanisme Organisasi, Mekanisme Pemerintahan, Mekanisme agama, mekanisme Pengadilan, Mekanisme PBB, Apalagi mekanisme maklumat dan produk Hukum makar Colonial indonesia. Bukannya Kita tidak Paham, tidak Profesional dan tidak mau menyerah. Pasrah sekalipun, kita akan ketemu di jalan adalah Konsekwensi logis secara merata di tanah air Papua Barat.

Kematian terus berjalan mulus, setiap detik, menit, hari, atau setiap minggu, bulan, dan  tahun, kita terus mengalami Pengungsian, pembantaian, pemerkosaan, pemenjarahan, penculikan terhadap keluarga kita di mana-mana. Kita tidak bisa pasrah dan terlenah mati.

Sementara PBB saja tidak peduli dengan kematian kita. PBB lebih percaya colonial indonesia dari pada Upaya diplomasi kita. Ingat, bahwa 3 Negara Hak Fekto [Inggris, Amerika dan Perancis] adalah negara Capitalis, 1 Negara (China) adalah Sosialis-tetapi dalam prakteknya menjalankan sistem Capitalisme, dan 1 Negara (Rusia) adalah Sosialis, Jadi jangan mengantungkan harapan "Papua Merdeka" di tangan Capitalisme atau PBB. Sebab PBB itu sendiri adalah sarang Capitalis. Sementara Kita lawan dan anti kepada Capitalisme itu sendiri. Ha..ha..ha.... 😀😁 kita dapat tipu bodo" dari dalam sistim dan pejuang capitalis itu sendiri...

PBB lebih melihat Papua dari sudut pandang Ekonomi Sosial Council [EKOSOC], Lingkungan [Kepanasan global], dan masalah HAM atau Hak-hak dasar masyarakat pribumi [Indigenous People] pun tidak begitu sedap baginya. Kita hanya berputar-putar di dalam aquarium yang kabur dll.

Jadi, Perjuangan Papua Merdeka ada di dalam Negeri Revolusi dari sorong - Almasuh.
MOGOK SIPIL NASIONAL (MSN) adalah Solusi Alternatif.

#Salam_Revolusi.....!!!
Vietnam, 8 Desember 2019.
  
Warpo Sampari Warik Wetipopo]
                   (Ketua I KNPB Pusat)